POLIGAMI DI INDONESIA

POLIGAMI DI INDONESIA

(Sebuah Pengantar)

Oleh: Moh. Dliya'ul Chaq 

Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

a.Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c.Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.  Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI menyatakan:

1)    Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2)    Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3)    Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a.    a.Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b.    b.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c.    c.Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

            Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

a.     Ada atau tidaknya alasan yang memugkinkan seorang suami kawin lagi;

b.     Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

c.     Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hiduo istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

i.        Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau

ii.       Surat keterangan pajak penghasilan, atau

iii.      Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI menjelaskan: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

            Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adlah sebagai berikut:

(1)  Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

(2)  Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI).

Dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 lebih lanjut dijelaskan, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57,  Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas  mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai percatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

(1)  Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

a.      Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b.      Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman  kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2)  Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.

           

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatisf untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

(1)    Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

(2)    Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3)    Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Pasal-Pasal KHI Tentang Poligami

KHI Pasal 41

(1)  Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

1. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
2. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2)  Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

KHI Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

KHI Pasal 55

(1)  Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

(2)  Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

(3)  Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

KHI Pasal 56

(1)    Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2)    Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.

(3)    Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

KHI Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a.      isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b.      isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c.      isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

KHI Pasal 58

(1)   Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

a.   adanya pesetujuan isteri;

b.   adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

(2)   Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3)   Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

KHI Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

KHI Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

KHI Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a.   seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b.   perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

c.   perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

d.   perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

e.   perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f.    perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

KHI Pasal 80

(1)  Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

(2)  Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3)  Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4)  sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

a.   nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b.   biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c.   biaya pendididkan bagi anak.

(5)  Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6)  Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7)  Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

KHI Pasal 81

(1)   Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

(2)   Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3)   Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4)   Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

KHI Pasal 82

(1)   Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara beri mbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2)   Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

KHI Pasal 94

1.     Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2.     Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU 1 / 1974

UU 1 / 1974 Pasal 3

(1)   Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2)   Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

UU 1 / 1974 Pasal 4

(1)  Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2)  Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

UU 1 / 1974 Pasal 5

(1)   Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2)   Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

UU 1 / 1974 Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

UU 1 / 1974 Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a.   Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

b.   Suami atau isteri;

c.   Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d.   Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Posted by Dliya'ul Chaq 10:43 PM 1 comments

MENGAPA NEGARA HARUS MEMINTA MAAF PADA PKI???

MENGAPA NEGARA HARUS MEMINTA MAAF PADA PKI???

Bagiku, pembasmian PKI bukan sejarah kelam. Tapi sejarah manis yang telah diukir oleh bansa ini yang telah mempertahankan idiologi berbasis agama, yaitu idiologi pancasila. Karena mereka adalah separatis, makar, kudeta atau pemberontak pada masanya.

Meminta maaf pada PKI sama halnya dengan menghina para pejuang & pahlawan NKRI yang telah menyelamatkan ideologi Pancasila dan agama-agama di Indonesia. Dan pastinya menghinakan negara ini.

Mengapa hanya tragedi PKI yang dianggap sejarah kelam? Bukankah tragedi sejenis yang dianggap separatis, makar, kudeta atau pemberontakan juga banyak terjadi di Indonesia pada masa-masa sejarah Indonesia?
1. PKI Madiun 1948 dengan tokoh Muso yang meproklamirkan pemerintahan Soviet di Indonesia.
2. Pemberotakan DI/TII Jawa Tengah 1949 dengan tokoh Kartosuwiryo yang meproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII)
3. DI/TII Aceh 1953 dengan Tokoh Daud Beureueh yang memproklamirkan Aceh sebagai bagian dari DI pimpinan Kartosuwiryo
4. DI/TII Sulawesi Selatan 1953 dengan tokoh Kahar Muzakar yang memproklamirkan sebagai bagian dari Kartosuwiryo
5. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) 1950 pimpinan Sultan Hamid II yang yang disusul Andi Aziz yang mempertahankan Negara Federal
6. RMS, ( Republik Maluku Selatan ) 1950 pompinan Soumokil yang memproklamirkan Republik Maluku Selatan
7. PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) 1958 pimpinan Ahmad Husein dengan memproklamirkan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
8. Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) 1958 pimpinan Somba di wilayah Indonesia Timur untuk mendukunh PRRI
9. PKI (G 30 S PKI) pimpinan Aidit & Untung dengan berusaha mengambil alih Republik Indonesia menjadi Komunis.

Sekali lagi, mengapa hanya PKI? Apa istimewanya PKI? Ada apa ini?
Apakah jika pemberontakan yang mengatasnamakan Islam atau agama lain tidak perlu untuk di mintai maaf? Bukankah pemberontakan dan gerakan separatis lainnya juga banyak memakan korban. Sangat adil jika semua pelaku pemberontakan yang telah dibasmi para pahlawan dimintai maaf. Walaupun tetap saya tidak setuju dan menilai tidak ada maslahatnya bagi siapapun untuk meminta maaf kepada para pemberontak baik itu PKI, DI/TII, APRA, RMS, PERMESTA, DLL. Tapi mengapa hanya PKI yang akan dimintai maaf? Ada apa ini?

Meminta maaf terhadap mereka yang telah merusak/menghancurkan negara sama halnya dengan merendahkan bangsa dan negara ini. Cukuplah dengan tidak memdiskriminasikan eks PKI atau keturunan PKI adalah tindakan negara yang sudah sangat maslahat dan terhormat.

Jika kalian ingin meminta maaf terhadap PKI, maka sebaiknya jangan mengatasnamakan negara atau bangsa ini. Jangan sekali-kali mengatasnamakan institusi negara apapun untuk menghinakan negara atau bangsa ini. Cukup atas nama pribadi saja. Sebab, apapun alasannya, tidak ada maslahat untuk negara dan bangsa ini bila harus meminta maaf terhadap PKI.

Jika kalian berfikir bahwa banyak korban yang sejatinya bukan PKI. Apakah pernyataan itu dapat dibuktikan? Menurut saya, membasmi virus yang berbahaya haruslah membasmi segala yang telah terjangkit virus itu. Layaknya membasmi wabah tikus yang merugikan petani, maka semua yang berbentuk tikus akan dibasmi sampai ke sarang-sarangnya, termasuk tikus yang tidak pernah mengganggu petani pun akan turut terbasmi.

Saya tidak setuju dengan gerakan radikal yg sering menggunakan kekerasan, entah itu yang mengatasnamakan Islam (teroris) ataupun agama lain (seperti di Indonesia Timur). Maka layak mereka di sebut teroris karena mereka adalah gerakan separatis yang dapat membahayakan NKRI. Bukankah tujuan antara teroris dengan PKI itu sama? Sama-sama akan menghancurkan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Maka perlakukan dua kelompok ini secara adil. Negara ini tidak perlu meminta maaf, apalagi mengizinkan kembali faham ini.

Jika kalian mengatakan bahwa permintaan maaf ini hanya ditujukan kepada "korban salah bunuh". Sekali lagi, apakah benar itu "korban salah bunuh"? Dan apakah bisa meminta maaf hanya pada sebagian saja? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana cara membuktikannya, saya juga tidak bisa membayangkan redaksi permohonan maaf yang akan dikeluarkan oleh negara. Jika boleh saya ibaratkan:
   "terdapat dua laki-laki yang cekcok mulut karena suatu masalah. Perkelahian pun terjadi. Walaupun yang cekcok adalah mulut, tidak mungkin dua orang hanya memukul mulutnya saja, maka pasti perkelahian itu akan diikuti oleh seluruh tubuh"
   "Terdapat dua orang yang cekcok, lalu mereka saling memaafkan. Apakah hanya meminta maaf kepada mulut saja yang aktif cekcok? Pastinya meminta maaf kepada seluruh pribadinya"

Jika kalian atas nama negara meminta maaf pada PKI, tidak kah kalian berfikir bagaimana perasaan keluarga dan keturunan para jenderal yang menjadi korban pembantaian PKI? Apakah negara tidak meminta maaf pada korban dan keluarga/keturunan korban pembantaian PKI?

Ah... saya tidak bisa menemukan sisi positif sedikitpun terkait negara akan meminta maaf pada PKI. Yang ada hanya malah menghinakan negara dan bangsa ini serta menghina para pejuang dan pahlawan di negara ini.

Jika tetap akan dilaksanakan oleh negara (perorangan atas nama negara) untuk meminta maaf pada PKI, maka layak jika banyak sekali kecurigaan dari bangsa ini terhadap tindakan tersebut.

Jika memang PKI ingin hidup kembali di negara ini dengan berbagai bentuk barunya, maka hal ini tidak ada salahnya karena mungkin memang sudah menjadi hukum alam dan konsekwensi sebagai negara demokratis. Tetapi... Sekali lagi negara tidak perlu untuk meminta maaf terhadap PKI. Dan negara harus berani bertindak SECARA ADIL terhadap individu atau kelompok yang akan menghancurkan idiologi pancasila yang telah diperjuangkan para pahlawan, baik individu atau kelompok itu PKI, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu. HARUS ADIL..

Posted by Dliya'ul Chaq 10:24 AM 0 comments